Gubernur Babel Hidayat Arsani Menerima Penghargaan indexs Reformasi Hukum
Pangkalpinang ||senenknews.com- Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melaksanakan audiensi dan pertemuan koordinasi dengan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Hidayat Arsani, di Ruang Kerja Gubernur, Kompleks Kantor Gubernur Air Itam, Pangkalpinang didampingi oleh Kepala Divisi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung, Rahmat Feri Pontoh, Sekretaris Daerah, Fery Afrianto, Plt. Kepala Biro Hukum, Andi Namandang, Rabu (3/6/2026).
Pertemuan ini digelar sebagai langkah tindak lanjut langsung dari dua peristiwa bersejarah yang berlangsung pada 20 Mei 2026 lalu, yaitu peresmian Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di tingkat Desa dan Kelurahan secara serentak, serta penyerahan penghargaan atas capaian Indeks Reformasi Hukum (IRH) Tahun 2025 bagi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Sebagaimana diketahui, peresmian jaringan Posbankum tersebut dilakukan langsung oleh Menteri Hukum Republik Indonesia dalam rangkaian kunjungan kerjanya ke daerah, didampingi penuh oleh Gubernur Hidayat Arsani. Kehadiran Posbankum ini menjadi wujud nyata komitmen negara menghadirkan akses keadilan yang lebih dekat, mudah, dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat, hingga ke pelosok desa dan kelurahan di seluruh penjuru Bangka Belitung.
Selain itu, dalam kesempatan yang sama, Menteri Hukum juga secara resmi menyerahkan Piagam Penghargaan Indeks Reformasi Hukum (IRH) Tahun 2025 kepada Gubernur Babel Hidayat Arsani sebagai bentuk penghargaan kepada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang telah berhasil mencetak prestasi gemilang dengan meraih nilai sebesar 96,20 dan mendapatkan predikat tertinggi AA (Istimewa). Capaian ini menempatkan Bangka Belitung sebagai salah satu provinsi dengan kinerja reformasi hukum terbaik di tingkat nasional, mencerminkan kemajuan signifikan dalam penegakan hukum, kepastian hukum, serta pelayanan hukum yang berkualitas dan berpihak pada rakyat.
Dalam audiensinya, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Babel menyampaikan rasa syukur dan apresiasi yang setinggi-tingginya atas dukungan serta kerja sama yang luar biasa dari Pemerintah Provinsi di bawah kepemimpinan Gubernur Hidayat Arsani. Ia menegaskan bahwa keberhasilan meraih predikat IRH Istimewa dan kelancaran peluncuran Posbankum tidak terlepas dari komitmen kuat seluruh elemen pemangku kepentingan di daerah.
“Kami datang hari ini untuk memperkuat langkah kolaborasi yang telah terjalin sangat baik. Keberhasilan meraih nilai 96,20 dengan predikat AA ini bukan akhir dari perjuangan, melainkan pemicu semangat baru untuk mempertahankan dan terus meningkatkan kinerja. Begitu pula dengan Posbankum yang telah diresmikan, kini tantangannya adalah bagaimana lembaga ini dapat berfungsi secara maksimal, memberikan manfaat nyata, dan menjawab kebutuhan hukum masyarakat secara berkelanjutan,” ujar Kepala Kantor Wilayah.
Sementara itu, Gubernur Hidayat Arsani menyambut baik kunjungan dan langkah koordinasi tersebut. Ia menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi akan terus memberikan dukungan penuh, baik secara kebijakan, anggaran, maupun sumber daya, guna memastikan jaringan Posbankum dapat beroperasi secara optimal dan merata di seluruh wilayah.
“Penghargaan Indeks Reformasi Hukum dengan predikat Istimewa ini adalah kebanggaan bersama, bukti bahwa Bangka Belitung serius membangun sistem hukum yang adil, transparan, dan melindungi hak-hak seluruh warganya. Nilai 96,20 adalah capaian yang membanggakan, namun kami sadar masih ada ruang untuk terus disempurnakan. Kami ingin reformasi hukum ini benar-benar terasa dampaknya dalam kehidupan sehari-hari rakyat, salah satunya melalui kehadiran Posbankum yang menjadi rumah bantuan hukum bagi mereka yang membutuhkan,” tegas Gubernur.
Ia menambahkan bahwa visi pembangunan “Babel Berdaya” tidak akan tercapai tanpa landasan hukum yang kokoh dan keadilan yang dapat diakses oleh semua kalangan. Oleh karena itu, sinergi antara Pemerintah Provinsi dan Kementerian Hukum akan terus diperkuat untuk mewujudkan daerah yang maju, berkeadilan, dan sejahtera.
Hasil dari pertemuan koordinasi ini menghasilkan sejumlah kesepakatan tindak lanjut, antara lain percepatan pendampingan dan pembinaan bagi pengelola Posbankum, pemantauan kinerja secara berkala, serta penyusunan strategi bersama guna mempertahankan predikat kinerja hukum terbaik pada tahun-tahun mendatang.***Red)
