Joko Triadhi : Seluruh Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2027 wajib merujuk pada 21 Program Prioritas
Pangkalpinang||senenknews.com-Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Pemprov Kep. Babel) menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027. Acara ini dilangsungkan secara hybrid di Pangkalpinang, Kamis (29/1/2026).
Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kepulauan Bangka Belitung, Fery Afriyanto, saat membuka kegiatan mewakili Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, menyoroti tema pembangunan tahun 2027, yaitu “Penguatan Ketahanan Pangan, Hilirisasi Komoditas Unggulan Daerah, serta Pembangunan Pariwisata yang Berkualitas”.
“Tema ini merepresentasikan komitmen kita untuk melakukan transformasi ekonomi secara nyata. Selain itu, kita juga harus meningkatkan ketersediaan dan menjaga stabilitas pangan lokal guna mengurangi ketergantungan pada pasokan dari luar daerah,” ujar Fery Afryanto.
Ia menambahkan, program hilirisasi diharapkan mampu memberikan nilai tambah ekonomi melalui keterlibatan industri lokal dan UMKM, bahkan hingga skala rumah tangga. Sementara itu, sektor pariwisata akan diarahkan pada aspek kualitas dan kelestarian kearifan lokal.
Senada dengan hal tersebut, Kepala Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Joko Triadhi, memaparkan rincian teknis operasional yang akan menjadi panduan seluruh perangkat daerah.
Joko Triadhi menjelaskan bahwa pemerintah provinsi telah menetapkan 21 Program Prioritas dan 8 Program Hasil Terbaik Cepat (Quick Wins) sebagai acuan kerja utama.
“Seluruh Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2027 wajib merujuk pada 21 Program Prioritas yang distribusi lokasi prioritasnya akan berada di setiap kabupaten/kota sesuai dengan isu dan permasalahan yang dihadapi oleh setiap daerah tersebut.” kata Joko Triadhi
Selain itu, Joko Triadhi mengajak kabupaten/kota untuk meningkatkan peran aktif masyarakat dalam mendukung program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG), salah satunya sebagai penyedia bahan baku utama.
“Program MBG ini harus mampu kita manfaatkan dengan baik untuk menggerakkan perekonomian masyakat, selain untuk memenuhi kebutuhan makanan bergizi bagi sasaran penerima manfaat. Ini sangat penting bagi kita, dengan konsep pemberdayaan, masyarakat dapat terlibat aktif secara langsung dalam pelaksanaan program-program pembangunan dan merasakan dampaknya secara langsung, bukan hanya sekadar menjadi penonton,” tegasnya.
Selain beberapa hal di atas, isu strategis tahun 2027 yang ikut dibahas antara lain: peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan serta kesehatan, pembangunan keluarga dan juga konektivitas yang menghubungkan pulau-pulau kecil berpenghuni.
Forum ini juga menghadirkan sejumlah narasumber, di antaranya Direktur Pembangunan Indonesia Barat Kementerian PPN/Bappenas, Jayadi, serta Analis Kebijakan Ahli Muda Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Efin Mei Aniffiyan.
