PEMPROV BABEL LAKUKAN PERSIAPAN PERCEPATAN REALISASI PROGRAM PRIORITAS

IMG-20260212-WA0011

Pangkalpinang||senenknews.com-Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui BAPPEDA telah melaksanakan Focus Group Discussion (FGD), dengan mengundang 3 (tiga) Kepala Desa di wilayah Kabupaten Bangka Barat, yaitu Kepala Desa Pelangas, Rambat dan Air Limau untuk membahas persiapan pelaksanaan pengembangan desa wisata, yang merupakan salah satu dari Program Hasil Terbaik Cepat Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Kepala Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Joko Triadhi, saat diwawancara (11/2), menyampaikan bahwa beberapa waktu yang lalu pihaknya telah melakukan FGD persiapan dengan mengundang 3 (tiga) Kepala Desa dari Kabupaten Bangka Barat, perwakilan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Tenaga Ahli dari Pusat Perencanaan dan Pengembangan Kepariwisataan Institut Teknologi Bandung (P2Par ITB) dan Bapperida Kabupaten Bangka Barat.

Joko Triadhi menjelaskan bahwa pengembangan desa wisata merupakan salah satu Program Prioritas Gubernur yang tertuang di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi 2025-2029. Oleh karena itu harus didukung oleh semua pihak yang terkait.

“Perlu bagi kita membangun sinergi dan kerja sama dalam mewujudkan hal tersebut. Kami sudah melakukan pemetaan, kurang lebih ada 20 desa wisata yang rencananya akan dikembangkan. Baru 3 (tiga) desa yang kita undang untuk diskusi awal. Kami perlu melakukan assessment terlebih dahulu dengan melihat berbagai aspek, seperti: potensi daya tarik wisatanya, perekonomian desanya, kelembagaannya, dukungan SDM, dukungan pihak desa dan kabupaten bahkan sampai kepada analisa dampaknya. Kami berharap keberadaan desa wisata ini dapat menjadi trigger untuk mendorong kemajuan desa dan tingkat kesejahteraan masyarakatnya.” ujar Joko Triadhi.

Lebih lanjut, Joko Triadhi menekankan pentingnya kolaborasi antar pihak, mengingat keterbatasan anggaran yang dimiliki, baik dari Pemerintah Provinsi, Kabupaten, bahkan Desa.

“Setelah assessment awal dan kunjungan lapangan dilakukan, Tim Provinsi nantinya akan memutuskan apakah calon lokasi desa wisata tersebut feasible untuk dikembangkan atau tidak. Baru setelah itu akan dilakukan identifikasi terkait kebutuhan dalam pengembangannya dan membagi peran dalam pemenuhan kebutuhan tersebut. Termasuk pelibatan pihak swasta. Jadi dalam pengembangannya, kita tidak sepenuhnya hanya akan mengandalkan APBD.” pungkasnya.***Red)